Perkembangan Hukum Adat Warisan Karo

Kata Pengantar :

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan karunia yang begitu berharga bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas Hukum Adat Lanjutan.
Saya ucapkan terimakasih kepada ibu dosen pengajar mata kuliah Hukum Adat Lanjutan ibu Dr.Idha Apriliana Sembiring,SH.M.Hum yang telah memberikan saya tugas makalah Hukum Adat Lanjutan ini karena dengan adanya tugas ini saya dapat mengerti bagaimana perkembangan Hukum Adat Pewarisan Dalam Masyarakat Batak Karo.
Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada teman teman saya sebagai tempat berdiskusi dan bertukar fikiran dalam menyelesaikan tugas ini.
Saya menyadari bahwa saya masih dikategorikan dalam golongan pemula atau amatiran dalam hal menyusun sebuah makalah atau karya ilmiah oleh karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun salah arti baik itu dalam penulisan maupun maksud dalam menyampaikan sesuatu.
Sekianlah kata pengantar dari saya, saya ucapkan Wassalam.

Medan 14, Maret, 2011

MEHAGA BASTANTA

1. Latar Belakang
Di Indonesia terdapat bermacam-macam adat yang dimiliki, yang dimana disetiap adat itu mempunyai ketentuan atau peraturan yang berlaku di dalam adat itu, dan biasanya di setiap daerah daerah terdapat berbagai macam adat ataupun suku. Yang dimaksud dengan adat itu sendiri ialah pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa yang mana dilakukan secara berulang ulang atau suatu kebiasaan dan telah ada sebelum mapun sesudah suatu kumpulan orang orang (masyarakat) itu ada yang mana suatu adat tidaklah sama dengan suatu adat yang lain sehingga inilah unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa tersebut. Didalam adat itu ada hukum adat yang mengaturnya, dimana para para sarjana telah mendefinisikannya seperti :
a. Prof.Dr.Supomo.S.H
Beliau memaparkan beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat, dia memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peratruan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi diataati dan didukung oleh rakyat yang berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum, yang selanjutnya beliau mengatakan istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan badan hukum negara, hukum yang timbul karena keputusan hakim, hukum yang biasa hidup sebagai suatu kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup, baik dikota-kota maupun didesa-desa, semua inilah yang merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUDS tahun 1950.
b. Mr.B.Ter Haar Bzn
Hukum adat ialah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang beribawa (dengan tanpa termasuk surat surat perintah raja-raja, kepala adat dan sebagainya) dan para fungsionaris hukum yang langsung berdasarkan pada ikatan ikatan struktural dalam masyarakan dan ikatan-ikatan lainnya dalam hubungannya antara satu sama lain dan dalam ketentuan yang timbal balik.
Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat ialah sekumpulan peraturan yang hidup didalam masyarakat ditaati serta dilindungi yang mana telah menjadi kehidupan bagi masyarkat adat tersebut dan berisi adat istiadat serta memiliki sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan adat hukum tersebut yang dimana berbentuk secara tidak tertulis dan mempunyai sifat sifat umum yaitu Magis Religius, Komunal, Konkret dan Kontan.
Hukum adat ini sendiri banyak meliputi kajian seperti hukum perkawinan adat, perceraian dalam sistem adat tersebut, hukum tanah adat, hukum waris, dan lain sebagainya. Disini saya akan memaparkan bagaimana hukum pewarisan didalam suatu adat, yang mana dimaksud dengan hukum waris tersebut ialah sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur tentang perihal bagaimanakan pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah si pemilik itu meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut dan berapa besar “porsi” atau bagiannya masing masing bila hartanya tersebut memang boleh dibagi-bagi (dalam arti bukanlah harta yang tidak boleh dibagi-bagi seperti harta pusaka dan sebagainya) serta bagaimana pula pelaksanaan pewarisan itu bila umpamanya ada utang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain. Tetapi sekarang ini sudah banyak pergeseran pergesaran nilai nilai hukum pewarisan dalam adat yang mengatur pembagian warisan tersebut yang dibandingkan dengan hukum positif seperti putusan Mahkamah Agung, dan inilah yang merupakan yang akan saya bahas yaitu bagaimana perkembangan dan perbandingan masalah masalah pewarisan didalam masyarakat adat setelah berlakunya hukum positif ini.
Saya memilih tema tersebut karena sudah banyak pergesaran pergesaran terhadap hukum adat itu karena adanya perkembangan zaman sehingga berubahnya pola fikir masyarakat terutama masyarakat didaerah perkotaan walaupun mereka mempunyai adat tetapi karena adanya pergeseran pola fikir itu sehingga mereka pun melupakan hukum adat itu.
Seperti halnya didalam hukum adat ini terdapat sistem kekeluargaan yang dianut oleh tiap tiap adat, begitu juga dengan sistem kekeluargaan yang dipakai dalam hukum waris, yaitu :
1. Hukum Waris Masyarakat Patrilineal
Yaitu sistem pembagian warisan pada masyarakat patrilineal lebih menitikberatkan pada kedudukan anak laki-laki dan anggota keluarga lainnya yang berasal dari pihak laki-laki. Terutama dianut dalam masyarakat adat Batak, Lampung.
2. Hukum Waris Masyarakat Matrilineal
Pada masyarakat Matrilineal ini bertolak belakang dengan masyarakat Patrilineal yaitu dimana sistem pembagian warisannya itu lebih menitikberatkan kepada anak perempuan dan anggota keluarga perempuan lainnya, sementara pihak laki laki berada dalam luar ruang lingkup subyek dari ahli waris tersebut. Seperti pada masyarakat adat Minangkabau.

3. Hukum Waris Masyarakat Parental
Masyarakat Parental ini mengakui persamaan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki dalam hal pembagian warisan. Hukum waris masyarakat Parental ini dapat dikatakan bahwa sebagai hukum positif yang berlangsung maksudnya tidak memandang dari pihak patrilineal dan matrilineal jadi dia seimbang. Masyarakat adatnya yaitu Jawa, Sunda.
Jadi dari sistem kekerabatan dalam hukum waris diatas saya memilih sistem masyarakat adat Patrilineal yaitu dalam adat batak karo, yang dimana menarik pembagian warisan itu lebih menitikberatkan pada pihak laki-laki bukan pada pihak perempuan. Tetapi dalam sejatinya lama kelamaan hukum waris masyarakat adat karo inilah yang telah pudar dan mulai diabaikan sehingga muncul suatu produk hukum yang bertentangan dengan hukum waris masyarakat adat ini. Seperti sekarang ini yang ingin saya bahas yaitu dalam pembagian hal waris mewaris di masyarakat adat batak karo itu sudah tidak lagi mengutamakan pihak dari anak laki-laki tersebut tetapi disini sudah ada pergesaran nilai hukum adat itu. Padahal jelas dikatakan bahwa masyarakat adat batak karo itu menganut nilai nilai patrilineal yang mana si anak laki laki itu meneruskan marga dari ayahnya itu sehingga dapat dikatakan dialah yang berhak atas pewarisan tersebut.
Perkembangan pewarisan didalam masyarakat adat karo ini lama kelamaan telah berkembang yang mana dapat dilihat dari Keputusan Mahkamah Agung mengenai pewarisan seperti
Putusan M.A. No. 179/K/Sip/1961 tanggal 23 oktober 1961, yang menyelesaikan perkara hukum waris di Tanah Karo yang pada intinya menyebutkan bahwa berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, memandang sebagai hukum yang hidup di seluruh indonesia, bahwa anak perempuan, selain disampingnya anak laki-laki, harus dianggap sebagai ahli waris, sehingga memiliki hak mewaris dari orang tuanya.
Dari putusan diataslah saya membandingkan dengan konsep hukum pewarisan dalam adat masyarakat batak karo dan dapatlah perkembangan pembagian tersebut karena tidak mengacu lagi kepada hukum pewarisan adat masyarakat batak karo. Karena didalam putusan M.A. No. 179/K/Sip/1961 tanggal 23 oktober 1961 tersebur menyetarakan kedudukan antara laki laki dan perempuan, sehingga masyarakat adat batak karo bingung ingin memakai yang mana, apakah memakai produk asli dari masyarakat hukum adat itu atau mengacu kepada hukum positif yang ada seperti putusan M.A. No. 179/K/Sip/1961 tanggal 23 oktober 1961 itu.
Didalam hukum adat masyarakat adat karo ini bukan hanya pihak perempuan saja yang tidak dapat mempunyai hak warisan tetapi janda atau istri yang ditinggal suaminya juga tidak boleh mendapatkan warisan, oleh karena itu didalam makalah ini saya akan membahas bagaimana itu hukum waris masyarakat adat karo dan bagaimana juga perkembangannya serta membandingkan antara hukum waris masyarakat adat karo dahulu dengan hukum positif sekarang.
Latar Belakang saya sendiri untuk tertarik membahas masalah pewarisan terhadap masyarakat adat karo ini karena saya sendiri bersuku batak karo, sehingga saya ingin memperdalam ilmu ilmu serta perkembangan dan juga membandingkan masyarakat hukum adat karo dari masa ke masa tentang pewarisan ini sehingga saya tidak melunturkan adat budaya karo didalam diri saya karena semakin banyak orang orang yang melunturkan adat ini sehingga adat ini lama kelamaan berubah dan bahkan dapat menghilang.

2. Perumusan Masalah
Dari latar belakang diatas dapatlah dilihat bahwa sudah jelas yang dibahas mengenai hukum adat, tetapi disini bukan hanya hukum adat itu saja tetapi masyarakat adatnya yaitu yang dikaji disini ialah masyarakat adat batak karo dan yang dikaji dari masyarakat adat batak karo ini ialah masalah pewarisan yang sudah bergeser dari hukum adat masyarakat batak karo aslinya, jadi dapat dikatakan yang dibahas dalam makalah ini ialah bagaimana itu hukum adat masyarakat batak karo mengenai hal perihal pewarisan atau lebih jelasnya rumusan masalah dari makalah ini yaitu :
1. Bagaimana hukum adat masyarakat batak karo itu sendiri dalam hal pewarisan ?
2. Bagaimana perkembangan masalah masalah pewarisan dalam masyarakat adat batak karo menurut itu menurut hukum positif (putusan pengadilan) yang ada ?
3. Bandingkan hukum adat masyarkat batak karo yang dahulu (asli) dengan hukum positif sekarang ini dalam hal pewarisan ?

3. Pembahasan
Saya disini akan membahas mengenai hukum adat masyarakat adat batak karo didalam masalah pewarisan dan perkembangannya, tetapi mungkin saja kita sendiri belum mengetahui apa itu suku karo dan pengertian adat menurut masyarakat karo oleh karena itu saya akan menjelaskannya dahulu sebelum masuk kedalam pembahasan pokoknya. Suku karo ini telah ada beratus-ratus tahun yang lalu yang mana asal usulnya adanya suku karo ini belum diketahui secara pasti, tetapi suku karo ini telah ada pada tahun 1250 yang dimana menurut beberapa penulis waktu itu telah berdiri suatu kerajaan bernama kerajaan Haru (Aru). Menurut riwayatnya kerajaan itu sudah cukup kuat dan wilayahnya sangatlah luas, mulai dari Siak (Riau) sampai ke sungai Wampu di Langkat. Masa kerajaan kerajaan itu cukup lama dan sudah berkali-kali rajanya berganti secara turun temurun, namun pada tahun 1539 kerajaan Haru kalah dan hancur total akibat serangan tentara kerajaan Aceh yang memiliki persenjataan cukup kuat. Mau tidak mau rakyatnya pergi dan menyelamatkan diri ketempat yang aman. Rakyat yang pergi menyelamatkan diri itu ada yang ke Singkel, Pak-Pak/Dairi, Aceh (Gayo-Alas), Asahan, Simalungun dan Dataran Tanah Tinggi Karo (Karo Gugung) dan sebahagian lagi pergi ke dataran rendah dekat pegunungan mulai dari Bukit Lawang, Bahorok (Buah Orok), deli serdang sampi ke perbatasan Sipis-pis dan Tebing Tinggi sekarang. Mereka yang pergi dan menempati tempat yang baru diluar Asahan kemudian disebut orang Karo yang sebenarnya ialah rakyat sisa perang Haru.
Menurut Adat masyarakat batak karo pengertian adat itu ialah suatu perbuatan atau tindakan yang biasa dilakukan dalam berbagai kegiatan hidup dengan tujuan terdapat suatu ketenangan badaniah dan batiniah. Perbuatan atau tindakan itu didasarkan kepada kepentingan bersama dengan azas kekeluargaan dengan diwadahi dan digerakkan oleh Sankep Nggeluh atau Sangkep Sitelu.
Masyarakat adat karo ini sendiri menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang mana lebih menganut kepada sistem kebapakan atau lebih menekankan kepada kedudukan anak laki-laki. Jadi sang anak laki-laki itu mewariskan marga dari sang bapak ini disebabkan juga karena masyarakat karo menganut sistem perkawinan jujur yaitu suatu bentuk perkawinan yang mana pihak laki-laki memberikan suatu benda atau membayar uang kepada pihak perempuan sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa sang perempuan itu dibeli oleh laki laki tetapi dibeli secara adat yang mana tujuannya ialah agar pihak perempuan itu dapat dilepaskan marga atau clan sang pihak perempuan sehingga masuk kedalam marga sang suami, sehingga nanti anak anak yang lahir nanti akan menganut marga atau clan dari ayahnya terutama pada pihak laki-laki, oleh karena itu anak laki-laki itu lebih menonjol perannya dari pada anak perempuan, jadi dapat disimpulkan yang akan menjadi ahli waris nanti adalah anak laki-laki karena dialah yang menurunkan garis keturunan dari bapaknya bukan dari sang ibunya, karena itu semua bermula pada perkawinan jujur ini yang dianut oleh masyarakat patrilineal.
Pada adat masyarakat batak karo yang menerima warisan ialah anak laki-laki, kalau anak laki-laki ada 5 orang maka kepada semua anak laki-laki tersebut diberikan pembagian yang sama. Anak perempuan tidak berhak menerima warisan, dia hanya diberi bagian oleh saudara-saudaranya berdasarkan “kekelengen” (cinta kasih).
Jadi dapat dikatakan bahwa yang menjadi ahli waris dalam masyarakat hukum adat Batak karo ialah dari pihak laki-laki dan anak perempuan tidak mendapat warisan dari peninggalan sang ayah. Bukan hanya anak perempuan saja yang tidak dapat harta warisan peninggalan sang ayah tetapi janda yang ditinggalkan oleh sang suaminya juga tidak dapat. Itu disebabkan karena pihak perempuan sama sekali tidak berhak mendapat harta warisan dari ayah atau suaminya. Oleh karena itu dalam masyarakat hukum adat batak karo ini laki-laki sangatlah dimuliakan dan perempuan tidak dianggap sama sekali, terutama istri karena mereka telah dibelikan dengan perkawinan jujur sehingga sang istri dibawah kekuasaan kerabat pihak suami.
Dalam hukum waris Batak Karo dikenal istilah pewaris pengganti, yaitu bila seorang anak yang menjadi ahli waris meninggal dunia sebelum orangtuanya, maka tempatnya diganti oleh keturunannya, hingga cucu mendapat sebagian dari warisan neneknya atau kakeknya, yang sebenarnya menjadi hak dari orangtuanya yang telah meninggal itu.
Tetapi lama kelamaan hukum adat masyarakat batak karo dalam hal pewarisan ini sedikit mengalami pergesaran karena ini dianggap tidak adil dan hanya berpihak kepada kaum laki-laki saja sedangkan pihak perempuan tidak, karena pihak perempuan itu hanya berperan sebagai sekedar menjadi ibu yang berfungsi sebagai wadah benih lelaki sebagai tempat pembuahan anak untuk dilahirkan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan tersebut bukan miliknya tetapi menjadi anak suaminya serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ikatan kekerabatan suami secara genealogis.
Hukum adat masyarakat batak karo dalam hal pewarisan ini banyak sekali mengalami kontroversi yang mana banyak sekali masyarakat adat batak karo ini mengajukan gugatan kepada pengadilan pengadilan terutama pada pihak perempuan karena mereka tidak merasa puas dengan pembagian warisan ini sehingga mereka mencoba merubah hukum adat masyarakat batak karo dalam hal pewarisan ini sehingga lama kelamaan pewarisan dalam hukum adat masyarakat batak karo ini sudah mulai pudar karena adanya hukum positif atau keputusan keputusan dari para pihak hukum yang berwenang seperti putusan MA yang merubah hukum adat masyarakat batak karo ini, putusan putusannya, yaitu :

1. Putusan M.A. tanggal 1-11-1961 No.179/Sip/1961
Menyatakan bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan.
Duduk perkara :
1. Langtewas Sitepu dan 2. Ngadu Sitepu menggugat Benih Ginting, anak kandung dari mendiang Rumbane boru Sitepu dimuka Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil, bahwa tanah sengketa bernama “Juma Pasar” adalah tanah pusaka berasal dari Rolak Sitepu; bahwa oleh karena Rolak Sitepu tidak anak lelaki, dan setelah Rolak Sitepu tersebut menunggal dunia. Maka menurut hukum adat Karo tanah itu harus diwarisi penggugat-penggugat sebagai anak-anak lelaki dari saudara kandung almarhum Rolak Sitepu tersebut; bahwa menurut putusan Balai Kerapatan (Raja Berempat) Kabanjahe tanggal 1 Naret 1929 No. 69 anak-anak perempuan dan almarhum Rolak Sitepu tersebut hanya ada hak buat memakai tanah itu selama mereka hidup; bahwa setelah Rumbane yakni salah satu anak perempuan dari Rolak Sitepu meninggal dunia lalu tanah itu dikuasai plej tergugat yakni anak lelaki dari alhamrhum Rumbane tersebut; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat-penggugat menuntut supaya Pengadilan Negeri Kabanjahe memberi putusan :
1. Mengakui didalam hukum, bahwa ladang perkara berasal dari pusaka mendiang Rolak Sitepu yang menurut adat Indonesia Karo diwarisi oleh penggugat-penggugat, sebab mendiang Rolak Sitepu adalah saudara kandung dari Tindik Sitepu ayah kandung penggugat-penggugat, karena ia (Rolak Sitepu_ telah mati masap (tidak ada keturunan anak laki-laki) selain dari kedua penggugat-penggugat;
2. Menentukan didalam hukum untuk menyudahi/memutuskan pemakaian tergugat atas ladang terpekara dan menyerahkannya kepada penggugat-penggugat.

Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam putusannya tanggal 8 September 1958 No.3/S 1957 mengabulkan gugatan dan menghukum tergugat untuk menyerahkan ladang “Jumpa Pasar” kepada penggugat/
Pengadilan Tinggi Medan, dalam tingkat banding, dengan putusannya tanggal 29 Desember 1959 No.204/1959 membatalkan putusan pengadilan Negeri dan dalam mengadili kembali menolak gugata penggugat-penggugat.
Keberatan-keberatan yang diajukan dalam tingkat kasasi adalah pada pokoknya : bahwamenurut hukum adat Kaor anak perempuan (dimaksudkan Rumbane, yaitu Ibu tergugat) adalah bukan ahliwaris dari ayahnya dan bahwa penggugat-penggugat kasasi adalah menurut hukum adat Karo ahliwaris dari Rolak Sitepu dan berhak atas tanah sengketa setelah Rolak Sitepu tersebut meninggal dunia.
Keberatan-keberatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
“bahwa keberatan-keberatan tersebut berdasarkan atas anggapan bahwa ditanah Karo masih tetap berlaku hukum yang hidup bahwa seorang abak perempuan tidak berhak sama sekali atas barang warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya;
Bahwa Mahkamah Agung berdasarkan selain atas rasa perikemanusiaan dan Keadilan umum juga atas hakekat persamaan hak atas wanita dan pria, dalam beberapa putusan mengambil sikap menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh indonesia, bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan;
Bahwa berhubung dengan sikap yang tetap dari Mahkamah Agung ini, maka juga ditanah Karo seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahliwaris yang berhak menerima bagian atas harta warisan dari orang tuanya;
Bahwa oleh karena demikian, keberatan-keberatan penggugat-penggugat untuk kasasi tidak dapat dibenarkan dan putusan Pengadilan Tinggi Medan. Meskipun berdasarkan alasan-alsan lain, harus dipertahankan.”
Dari putusan Mahkamah agung ini mendapat sambutan hangat dari kaum wanita Tapanuli dan dapat dianggap sebagai suatu tonggak bersejarah dalam proses pencapaian persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria. Dengan putusan ini Mahkamah Agung telah membentuk hukum jurisprudensi baru dalam soal warisan di Tapanuli.

2. Putusan M.A. Tanggal 10-3-1971 No.182 K/Sip/1970
Mahkamah Agung memutuskan tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang belum terbagi, hukum adat yang harus diperlakukan adalah hukum adat (jurisprudensi) yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilasanakan, jadi hukum adat yang berlaku pada dewasa ini dan bukan yang berlaku pada waktu si peninggal warisan meninggal.
Duduk perkara :
Pada tahun1947 Elak Meliala meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak, yaitu 3 perempuan dan 2 laki-laki. Keduaduanya anaka laki-laki ini telah meninggal, yang satu meninggalkan seorang janda dan yang lainnya meninggalakan seorang anak laki-laki.
Oleh dua dari ketiga anak perempuan tersebut, yaitu :
1. Mujung Boru Meliala dan 2. Pela Boru Meliala diajukan gugatan terhadap si janda dari saudaranya tersebut, si anak dari saudaranya yang lainnya tersebut dan saudara perempuan yang lainnya, dimuka Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan maksud supaya diadakan pembagian harta warisan almarhum ayah mereka Elak Meliala itu.
Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan putusannya tanggal 8 Agustus 1969 No. 156/S/1968 mengabulkan gugatan, mengakui menurut Hukum abhwa penggugat adalah termasuk ahliwaris dari almarhum Elak Meliala, mengakui menurut Hukum bahwa seluruh harta yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak, sebagai disebut dalam surat gugat, adalah harta warisan dari almarhum Elak Meliala dan menghukum para tergugat (yang menguasai barang-barang sengketa) untuk menyerahkan 2/5 (dua perlima) bagian dari seluruh harta yang menjadi sengketa tersebut, kepada para penggugat, sebagai bagian mereka.
Pengadilan Tinggi Medan, dalam tingkat banding, dengan putusannya tanggal 28 Mei 1970 No.444/1969 menguatkan putusan tersebut.
Dalam tingkat kassai diajukan sebagai keberatan:
“bahwa keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Novembert 1961 tentang persamaan hak antara ahliwaris laki-laki dan ahliwaris perempuan terhadapa harta warisan, belum dapat dilaksanakan di Tanah Karo sewaktu Elak Meliala meninggal dunia pada tahun 1947, jadi pada tahun 1957 itu menurut hukum adat Karo hanya ahliwaris laki-laki yang berhak mewaris”
Keberatan ini ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan :
“bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi inipun telah secara tepat dipertimbangkan oleh judex facti, yaitu bahwa tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang belum terbagi, hukum adat yang harus diperlakukan adalah hukum adat (jurisprudensi) yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan, jadi hukum adat yang berlaku pada dewasa ini.”
Dari keputusan keputusan diatas dapat kita ketahui bahwa dewasa ini hukum adat masyarakat batak karo dalam hal warisan tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki saja tetapi juga kepada anak perempuan jadi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan. Ini dikarenakan kaum wanita merasa tidak adil dalam pembagian warisan, mereka merasa mereka tidak mempunyai hak dalam segala macam harta benda karena mereka hanya dianggap sekedar menjadi ibu yang berfungsi sebagai wadah benih lelaki sebagai tempat pembuahan anak untuk dilahirkan. Padahal kedudukan wanita dan pria dewasa ini tidaklah dapat dibedabedakan karena sudah ada dalam pasal 28 D UUD 1945.
Selain anak perempuan, janda juga mendapat harta bagian warisan dari peninggalan si suaminya, karena pihak perempuan ini telah dibeli dengan perkawinan jujur jadi dia merupakan sudah dianggap saudara oleh bagian pihak laki-laki, dan akibat dari perkawinan jujur ini sang janda ini dapat kawin dengan saudara dari pihak suami yang disebut juga dengan Levirant/Paraekhan/Lakoman, tetapi apabila sang janda ini tidak menikah dengan pihak saudara dari sang suami maka ia harus menyerahkan harta pusaka yang telah ia terima dari pihak si laki-laki itu.
Janda disini berhak mendapat bagian asalkan itu digunakan untuk keperluan keperluan utama untuk kemajuan sang anak, yang dimana menurut penjelasan orang tua atau leluhur dari karo bila ada suatu warisan yang ditinggalkan oleh orangtua hendaklah warisan tersebut dapat meningkatkan perbaikan hidup anak cucunya dan untuk terciptanya suatu kedamaian sesamanya.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap warisan di masyarakat batak karo ini dapatlah disimpulkan :
Janda berfungsi sebagai :
1. Pengawas atau pemelihara harta peinggalan menggantikan kedudukan suami yang telah meninggal guna menjaga kepentingan ahli waris
2. Selama janda masih hidup dia berhak menguasai dan menikmati harta-harta tersebut serta berhak atas hasil dan keuntungannya yang timbul dari padanya.
3. Sifat pengawas dan penikmatan tadi tidak boleh mengurangi atau memisahkan maupun menjual harta-harta tersebut.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam hukum positif sekarang ini menurut putusan Mahkamah Agung perempuan dan janda juga berhak mendapatkan harta warisan dari orangtuanya karena adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap perbedaan jenis kelamin.
Dari wacana diatas yang sudah dipaparkan dapatlah kita jelaskan perbandingan antara hukum adat waris masyarakat batak karo (patrilineal) yang dahulu atau yang asli dengan hukum adat waris masyarakat batak karo menurut hukum positif ini yaitu pada intinya dahulu yang mendapat warisan dari si pewaris hanyalah anak laki-laki atau pihak dari saudara laki-laki tersebut dan pihak perempuan dan janda sama sekali tidak mendapat apa-apa kecuali dia diberi bagian oleh saudara-saudaranya berdasarkan “kekelengen” (cinta kasih) saja, maka dari pada hukum adat waris masyarakat batak karo inilah pihak perempuan merasa tidak terima dengan apa yang telah ada dalam hukum adat waris masyarakat batak karo itu yang mana menimbulkan kontroversial karena mereka seperti ditindas oleh karena itu mereka pun menggugat cara pembagian dari harta warisan tersebut melalui putusan putusan pengadilan dan hasilnya dalam pembagian hukum adat waris masyarakat batak karo tidaklah menganut seperti yang aslinya yang mana pengadilan menggunakan hati nurani dan fikiran yang logis bahwa hak laki-laki dan perempuan itu adalah sama tidak ada rasa diskriminasi sehingga perempuan dan janda pun dapat menerima warisan itu.
Dari putusan pengadilan itulah dianggap sesuatu yang penting dalam fungsinya sebagai pembentuk atau perumus hukum dan sebagai tanda atas berlaku atau tidaknya suatu sistem hukum adat, dan putusan pengadilan hanya akan menentukan hukum yang berlaku atau mengikat bagi para pihak yang berperkara atau terkena perkara tertentu.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari makalah ini ialah :
1. Masyarakat adat batak karo ialah masyarakat yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal dan menggunakan sistem perkawinan jujur.
2. Masyarakat adat batak karo atau patrilineal dalam sistem pewarisan aslinya menggunakan :
a. Anak-anak mewaris dari ayahnya dengan catatan bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki, perempuan dan janda tidak dianggap sebagai ahli waris.
b. Anak-anak wanita mendapat bagian warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dulu, yang disebut dengan istilah “Indahan Harian”, dan juga dia dapat diberi bagian oleh saudara-saudaranya berdasarkan “kekelengen” (cinta kasih) saja.
3. Setelah adanya putusan pengadilan maka sistem pewarisan masyarakat adat batak karo ini berubah yaitu :
Berdasarkan Putusan M.A. No. 179/K/Sip/1961 tanggal 23 oktober 1961, yang menyelesaikan perkara hukum waris di Tanah Karo yang pada intinya menyebutkan bahwa berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, memandang sebagai hukum yang hidup di seluruh indonesia, bahwa anak perempuan dan janda, selain disampingnya anak laki-laki, harus dianggap sebagai ahli waris, sehingga memiliki hak mewaris dari orang tuanya.
Daftar Pustaka :
1. Halim A.Ridwan, S.H., Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Jakarta, 1989
2. Mahkamah Agung, Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan Di Pengadilan Tinggi Medan, Mahkamah Agung Proyek Penelitian Hukum Adat, Jakarta 1979
3. Sitepu Sempa, Sitepu Bujur, Sitepu A.G., Pilar Budaya Karo, Medan, 1996
4. Soemadiningrah Salman Otje H.R, Prof.Dr.S.H., Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung, 2002
5. Soewondo Nani, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat
6. Subekti.R, Prof.S.H., Hukum Adat Indonesia Dalam Yurispudensi Mahkamah Agung, Bandung 1983
7. Wignjodipuro Surojo, S.H., Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat, Bandung, 1973

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s